Home » » LAUNCHING WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LPMP JAWA BARAT

LAUNCHING WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LPMP JAWA BARAT

Sikap Anti Korupsi harus ditanamkan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
(Gambar : http://berita.suaramerdeka.com)


LAUNCHING WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LPMP JAWA BARAT
Oleh:
IDRIS APANDI

Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi,  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat pada tanggal 23 Fenruari 2017 meluncurkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala LPMP Jawa Barat, Drs. H. Totoh Santosa, MM, dihadiri oleh Kasubbag. Umum, Para Kepala Seksi, dan seluruh pegawai LPMP Jawa Barat.
Secara simbolik acara ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala LPMP Jabar dan diikuti oleh pegawai yang memegang balon. Setelah itu, dilakukan penandatanganan fakta integritas atau komitmen oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai.
LAUNCHING WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
Kepala LPMP Jawa Barat Drs. H. Totoh Santosa, MM melepaskan balon pada acara Launching Wilayah Bebas Korupsi tanggal 23 Februari 2017.

Dalam sambutannya, Kepala LPMP Jawa Barat berpesan dan menekankan pentingnya integritas dan kejujuran sebagai modal utama dalam melaksanakan tugas. Beliau memohon dukungan dan komitmen dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai LPMP Jawa Barat untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), apalagi LPMP Jawa Barat dijadikan sebagai percontohkan WBK UPT Kemdikbud di Provinsi Jawa Barat.
MENANDATANGANI FAKTA INTEGRITAS
Pegawai LPMP Jawa Barat menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk dukungan terhadap Wilayah Bebas Korupsi di LPMP

Harus diakui korupsi dengan berbagai modusnya masih banyak terjadi. Sudah banyak anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang jadi narapidana, terdakwa, dan tersangka kasus korupsi. Bahkan pada beberapa kasus terakhir terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK ketika sedang menerima suap. Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan operasi sapu bersih (saber) pungli di berbagai instansi pemerintah. Tujuannya agar semua instansi pemerintah bebas korupsi, suap, dan gratifikasi sebagai wujud revolusi mental.
Selama ini memang masih banyak keluhan terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik, harus menggunakan uang pelicin atau lobi-lobi untuk melancarkan pengurusan sebuah urusan, jual beli hukum, dan sebagainya. Secara sistemik, pemerintah memang telah menggunakan berbagai upaya untuk menekan terjadinya korupsi seperti pembuatan perangkat perundang-undangan anti korupsi, suap, dan gratifikasi, pelayanan secara elektronik (digital) seperti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mengurangi transaksi secara tunai, dan meningkatkan gaji serta tunjangan pegawai, tetapi masih korupsi masih saja terjadi. Mengapa demikian? Karena pembangunan sistem belum sejalan dengan pembenahan mentalitas manusianya. Walau gaji sudah besar, tapi kalau mental manusianya masih serakah, korupsi masih akan terjadi.
Pembenanahan sistem harus sejalan dengan pembenahan mental manusianya. Di satu sisi aturan harus ditegakkan, dan di sisi lain, harus ada pendidikan, sosialisasi, penyadaran, sekaligus pengawasan terhadap setiap pegawai untuk terhindar dari sikap korupsi. Dengan dijadikannya WBK di LPMP Jawa Barat, maka harus LPMP Jawa Barat harus menjadi lembaga pemerintah yang tingkat korupsinya nol (zero corruption).
Terwujudnya WBK LPMP Jawa Barat tidak lepas dari komitmen semua pihak, utamanya dari jajaran unsur pimpinan dan dukungan dari semua pegawai. Pimpinan perlu menjadi teladan (role model) sosok anti korupsi. Manajemen yang transparan dan akuntabel akan mendukung mewujudkan WBK di LPMP Jawa Barat.
Menjadi sosok anti korupsi bukanlah hal yang mudah, bahkan sangat berat di tengah tantangan dan godaan yang kian berat. Pada banyak kasus sudah terjadi sekian lama menjaga integritas dan kejujuran, pada suatu saat, khilaf, terbuai, tergoda, atau bahkan terpaksa menerima suap, dan sialnya terkena OTT. Disinilah perlunya upaya keras disertai doa agar mampu menjaga diri perilaku korupsi. Ibaratnya, jangan sampai gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga.
Integritas dan kejujuran menjadi barang sangat mahal di negeri ini. Biaya politik yang mahal pada saat pemilu atau pilkada dan jual beli jabatan menjadi lahan yang subur untuk tumbuhnya perilaku korupsi. Mengapa demikian? karena pasti setiap yang yang melakukannya akan berpikir untuk balik modal. Prosedur perizinan yang berbelit-belit, biaya ekonomi yang mahal akan menyebabkan munculnya persekongkolan antara pengusaha dan pejabat. Hukum yang masih bisa dibeli, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah juga akan salah satu penyebab suap dan korupsi. Korupsi terjadi karena kebutuhan, keserakahan, dan rendahnya pengawasan.
Diluncurkannya WBK di LPMP Jawa Barat patut didukung dan diapresiasi. Semoga hal tersebut bukan sekedar formalitas dan seremonial semata, sebuah kegiatan yang tanpa ruh semangat pencegahan korupsi, tetapi  tercermin dalam operasional administrasi, manajerial, dan sikap mental jajaran pimpinan dan seluruh pegawainya. Pasca launching WBK, semoga semangat anti korupsi tidak hilang seperti terbangnya balon ke udara pada saat launching acara tersebut.
Penulis, Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat.


0 comments:

Post a Comment