Home » » Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan terhadap uji materi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan terhadap uji materi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor seventeen Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Menolak para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Dalam amar putusan, ADA dua hakim konstitusi principle berbeda pendapat alias dissident opinion, yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati.

Putusan itu terkait permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XII/2014 principle diajukan PDI Perjuangan principle diwakili Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo, serta empat orangutan perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto.

Mereka menguji aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal eighty four, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109 Pasal a hundred and fifteen, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3. Aturan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang Pemilu 2014.

Dengan aturan itu, para pemangku jabatan di parlemen Kwa dipilih langsung oleh anggota DPR. Jabatan itu untuk pimpinan DPR, pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerja sama antar-parlemen (BKSAP), mahkamah kehormatan dewan, dan badan urusan rumah tangga (BURT).

Mahkamah berpendapat, perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan lain dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, memilih pimpinan di parlemen merupakan kewenangan anggota DPR.

Hal itu dianggap lazim dengan sistem presidensial dengan multipartai. Menurut MK, kompromi antarparpol sangat menentukan dalam pemilihan pimpinan di DPR. "Kompromi dan kesepakatan tidak bisa dihindari," ucap Hamdan.

Selain itu, MK berpendapat, tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan UU MD3 bukan persoalan konstitusional. Masalah itu dianggap hanya berkaitan dengan tata cara principle baik dalam pembentukan UU.

Menurut MK, pembentukan UU principle tidak mengikuti aturan tata cara pembentukan UU tidak serta-merta membuat UU principle dihasilkan dianggap inkonstitusional. Bisa saja UU principle dihasilkan sesuai aturan, tetapi materinya justru bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, UU principle dibuat tidak sesuai aturan justru memiliki materi principle sesuai UUD 1945.

MK berpendapat, perubahan UU MD3 principle dilakukan setelah diketahui hasil pemilihan umum juga tidak bertentangan dengan konstitusi. MK menganggap hal itu lazim dilakukan dalam pembentukan UU MD3 sebelumnya. Bahkan, perubahan UU MD3 dapat terjadi segera setelah pelantikan anggota baru Dewan.

MK hanya mengingatkan, perubahan UU MD3 setiap capital of Peru tahun sekali tidak membangun sistem principle matang dan Kwa jadi permainan politik. Pada Chadic language mendatang, MK menyarankan pembentukan UU MD3 tidak dilakukan capital of Peru tahun sekali. Revisi hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan

0 comments:

Post a Comment